Artikel
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
08 Januari 2019 14:02:35
Pemerintahan Nagari
56.380 Kali Dibaca
Ringkasan Tentang Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) / Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa.
Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepadaregulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.
Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.
Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa:
- Menggali aspirasi masyarakat;
- Menampung aspirasi masyarakat;
- Mengelola aspirasi masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk Lebih Lengkapnya Silakan Dowload Dokumen Lampiran Berikut.
Download Lampiran:
Permen No.110 Tahun 2016
Kirim Komentar
Aparatur Nagari
Arsip Artikel
Daftar Kegiatan Pembangunan Nagari TA 2020 Yang Telah Selesai dan Belum Selesai Pengerjaan
Tim Verifikasi RKP Nagari Lakukan Survei Lapangan
PemNag SITAPA, Bagikan BLT DD Fase II ke 166 KPM
Pengumuman : Tindak Lanjut Penawaran Harga Pengadaan Masker Nagari Khusus Anak Nagari
Dibuka Penawaran Pengadaan Masker , Khusus Untuk Anak Nagari SITAPA
Pemda Lima Puluh Kota Laksanakan Rapat Monitoring Control for Prevention (MCP)
Diskominfo Lima Puluh Kota Sosialisasikan dan Uji Coba e-Persuratan
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
Gambaran Umum Kondisi Nagari
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
JADWAL SAFARI RAMADHAN PEMERINTAHAN NAGARI
GOTONG ROYONG BERSAMA DALAM MENYAMBUT DAN MENGHADAPI HUT RI YANG KE 73
Menyimpan Benih serta Bermiliar Informasi Di Dalamnya
PENGUMUMAN : TAHAPAN SELEKSI PENGANGKATAN CALON PERANGKAT & CALON PERANGKAT YANG LULUS ADMINISTRASI
KESEMPATAN KERJA KEBATAM
Keindahan Hutan Pinus
Sinergi Program
|
|
|
|
|
|
|
Info Media Sosial
