Artikel
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
08 Januari 2019 14:02:35
Pemerintahan Nagari
14.510 Kali Dibaca
Ringkasan Tentang Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) / Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa.
Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepadaregulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.
Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.
Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa:
- Menggali aspirasi masyarakat;
- Menampung aspirasi masyarakat;
- Mengelola aspirasi masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk Lebih Lengkapnya Silakan Dowload Dokumen Lampiran Berikut.
Download Lampiran:
Permen No.110 Tahun 2016
Kirim Komentar
Arsip Artikel
KI Sumbar Lounching Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020
Aplikasi Smart Dukcapil Untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan di 50 Kota
Obat Dexamethasone, Gugus: Bukan Penangkal Covid-19
Mendes Klaim Pencegahan Covid-19 di Desa Lebih Efektif
Pesantren Sudah Boleh Buka? Ini Syaratnya
Pedoman Pendataan dan Pengawasan Pembayaran Bantuan Tunai dari Pemerintah Daerah
Ibadah Haji 2020, Menag Putuskan Tak Berangkatkan Jamaah
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
Profil Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
Gambaran Umum Kondisi Nagari
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNAND BERKUNJUNG KE NAGARI
Atasi Panic Buying Corona, Polisi Jaga Swalayan
HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN 50 KOTA PEMILIHAN UMUM 2019
Gotong Royong, Masyarakat Talang Sambut Gembira bantuan PAMSIMAS 3
Covid-19 Matikan Ekonomi Warga, Bagaimana Negara Lain Menghadapinya?
Indonesia Negara Keempat Tertimpang di Dunia
Pendaftaran Penempatan CTKI/CPMI Nurse dan Careworker ke Jepang tahun 2018
Aparatur Nagari
Sinergi Program
|
|
|
|
|
Galeri Foto
Info Media Sosial
