Artikel
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
08 Januari 2019 14:02:35
Pemerintahan Nagari
62.146 Kali Dibaca
Ringkasan Tentang Tugas dan Fungsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) / Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari UU Desa.
Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepadaregulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.
Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.
Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.
Tugas Badan Permusyawaratan Desa:
- Menggali aspirasi masyarakat;
- Menampung aspirasi masyarakat;
- Mengelola aspirasi masyarakat;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk Lebih Lengkapnya Silakan Dowload Dokumen Lampiran Berikut.
Download Lampiran:
Permen No.110 Tahun 2016
Kirim Komentar
Aparatur Nagari
Arsip Artikel
Rilis Pers Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota, Tambah 6 Kasus Positif
Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang Gelar Musrenbang Nagari Tahun Anggaran 2021
Daftar Kegiatan Pembangunan Nagari TA 2020 Yang Telah Selesai dan Belum Selesai Pengerjaan
Tim Verifikasi RKP Nagari Lakukan Survei Lapangan
PemNag SITAPA, Bagikan BLT DD Fase II ke 166 KPM
Pengumuman : Tindak Lanjut Penawaran Harga Pengadaan Masker Nagari Khusus Anak Nagari
Dibuka Penawaran Pengadaan Masker , Khusus Untuk Anak Nagari SITAPA
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
Gambaran Umum Kondisi Nagari
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
Pekerja Migran yang Tertahan di Malaysia Belum Peroleh Bantuan
GRATIS/DISKON Stimulus PSBB Dari PLN, Cek DI SINI
Dasar Pembentukan dan Kerjasama Badan Usaha Milik Nagari
Covid-19 Matikan Ekonomi Warga, Bagaimana Negara Lain Menghadapinya?
SK Tim Pengawas Hutan Pinus Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
Lomba Menulis Cerita Rakyat tingkat Kabupaten, Siswi SMP Negeri 2 Luhak Raih Juara 1
Lomba Kreativitas Anak Nagari
Sinergi Program
|
|
|
|
|
|
|
Galeri Foto
Info Media Sosial
