Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Artikel

LIPI Usul Subsidi BBM Dialihkan untuk Listrik Tenaga Surya

13 Desember 2019 16:26:07  Pemerintahan Nagari  166 Kali Dibaca  Nasional

KBR | Warita Desa/Nagari --

 

Nasional-- Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen mengurangi emisi karbon dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sejak 2011.

Namun, menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo, komitmen itu patut dipertanyakan. Masalahnya, emisi karbon Indonesia justru meningkat beberapa tahun belakangan.

“Bagaimana cara Indonesia menurunkan emisi karbon di sektor energi adalah pertanyaan besar. Indonesia mencatat peningkatan emisi karbon dioksida sebesar 18 persen sepanjang tahun 2012 sampai 2017 karena meningkatnya emisi dari pembangkitan listrik, industri, dan transportasi,” singgung Maxensius, seperti dilansir situs LIPI, Kamis (12/12/2019).

“Sektor energi masih terjebak pada sumber karbon intensitas tinggi. Tahun 2018, 91 persen proporsi bauran pasokan energi primer masih berbasis energi fosil,” singgungnya lagi.

Selain soal energi fosil, ia juga menyoroti masifnya pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sejalan dengan komitmen pengurangan emisi.

“Hal tersebut (pertumbuhan kendaraan) tidak diimbangi konsumsi BBM ke arah RON (oktan) yang lebih tinggi. Bahkan potensi subsidi BBM akan meningkat,” ujar Maxensius.

 

 

Subsidi BBM untuk PLTS

Demi memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon, Maxensius menyarankan pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Jika setengah saja anggaran subsidi digunakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka bisa terbangun sekitar 29 GW (gigawatt) atau sedikit lebih besar dari beban puncak Pulau Jawa sebesar 27 GW (gigawatt)," ujarnya.

Ia menegaskan bakal memberi rekomendasi lebih lanjut kepada pemerintah tentang masalah ini. “LIPI memberikan rekomendasi kebijakan dari aspek aktor, prosedur, dan pembiayaan,” tandasnya.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Sindu Dharmawan

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Nagari

Back Next

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator Nagari untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Arsip Artikel

08 Januari 2019 | 62.193 Kali
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
31 Oktober 2017 | 60.757 Kali
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari
31 Oktober 2017 | 59.645 Kali
Gambaran Umum Kondisi Nagari
26 November 2019 | 59.636 Kali
Profil Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
09 April 2018 | 59.594 Kali
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
31 Oktober 2019 | 59.510 Kali
Struktur Organisasi
15 Januari 2019 | 59.470 Kali
Profil Perangkat Nagari

Agenda

Wilayah Nagari

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Smartdukcapil
cOVID 50 KOTA
KEMENDAGRI Kementrian Desa Menpan RB
Portal Kab.Lima Puluh Kota Kominfo Lima Puluh Kota BPS Kab.Lima Puluh Kota
Komisi Informasi BPJS Online Legusa Fest
OPENDESA OPENSID
nagari-news.com

Info Media Sosial

LOKASI KAYU KOLEK

Youtube Kayu Kolek

Komentar Terkini

Vidio Potensi Nagari

Poling Kepuasan Masyarakat

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.139
    Kemarin:1.961
    Total Pengunjung:858.326
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.220.164.172
    Browser:Tidak ditemukan