Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Artikel

Pemda Lima Puluh Kota Laksanakan Rapat Monitoring Control for Prevention (MCP)

27 Agustus 2020 09:21:45  Pemerintahan Nagari  25 Kali Dibaca  Daerah

Lima Puluh Kota, Diskominfo - Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Rapat Monitoring Control for Prevention (MCP) dalam rangka penyelamatan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota secara virtual dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang diikuti oleh beberapa OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Senin (24/08/2020).

Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Widya Putra, S.Sos, M.Si didampingi Kepala Badan Keuangan serta Inspektur Kabupaten, Kepala BKPSDM, Kepala Bappelitbang, Kepala Dinas Sosial, Kepala DPMDN, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kominfo, Kasatpol PP, Kabag Organisasi dan Kepala UKPBJ dari tempat terpisah menyampaikan bahwa akan melakukan cek & ricek atau menindaklanjuti progres pemberantasan korupsi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Kita berharap adanya pembinaan dan pengawasan dari KPK sejak dini dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Diharapkan OPD yang hadir secara daring pada acara MCP ini dapat segera menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan KPK tersebut" ungkap Widya.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI Sugeng Basuki sangat mengapresiasi atas penghargaan yang di peroleh Bupati Irfendi Arbi sebagai Pembina Dana Desa terbaik. Penghargaan ini telah menunjukkan komitmen beliau dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dijajarannya.

Target Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan adalah bagaimana merealisasikan capaian penilaian MCP yang ditargetkan. Perhitungan penilaian MCP disusun berdasarkan indikator-indikator yang tertuang pada Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

"KPK berharap terhadap daerah-daerah yang telah mendapatkan pendampingan, jangan sampai punya niat untuk melakukan penyimpangan agar bisa tetap hidup damai dan tenang selama bekerja bahkan hingga pensiun kelak" tutur Sugeng.(diskominfo)

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Nagari

Back Next

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator Nagari untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Arsip Artikel

08 Januari 2019 | 61.115 Kali
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
31 Oktober 2017 | 59.681 Kali
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari
31 Oktober 2017 | 58.565 Kali
Gambaran Umum Kondisi Nagari
26 November 2019 | 58.557 Kali
Profil Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
09 April 2018 | 58.518 Kali
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
31 Oktober 2019 | 58.433 Kali
Struktur Organisasi
15 Januari 2019 | 58.392 Kali
Profil Perangkat Nagari

Agenda

Wilayah Nagari

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Smartdukcapil
cOVID 50 KOTA
KEMENDAGRI Kementrian Desa Menpan RB
Portal Kab.Lima Puluh Kota Kominfo Lima Puluh Kota BPS Kab.Lima Puluh Kota
Komisi Informasi BPJS Online Legusa Fest
OPENDESA OPENSID
nagari-news.com

Info Media Sosial

LOKASI KAYU KOLEK

Youtube Kayu Kolek

Komentar Terkini

Vidio Potensi Nagari

Poling Kepuasan Masyarakat

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.611
    Kemarin:2.595
    Total Pengunjung:853.212
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.237.71.23
    Browser:Tidak ditemukan