Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Artikel

BPJS Kesehatan : 350 Ribu Peserta Mandiri Kelas I dan II Turun Kelas

07 Januari 2020 15:31:03  Pemerintahan Nagari  151 Kali Dibaca  Nasional

KBR | Warita Desa/Nagari--

Jakarta-- BPJS Kesehatan mencatat hingga akhir Desember tahun lalu, lebih dari 350 ribu peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri di kelas I dan II telah turun kelas.

Juru bicara BPJS Kesehatan M Iqbal Annas Maruf mengatakan perubahan kelas yang diajukan oleh masyarakat, merupakan hak dari peserta yang disesuaikan dengan kemampuan membayar individu setiap bulannya.

BPJS Kesehatan, kata Iqbal, terus memfasilitasi peserta yang ingin mengajukan penurunan kelas.

"Di periode November-Desember 2019, kelas I yang turun kelas sebanyak 153.466 atau 3,53 persen. Di kelas II ada 219.458 atau 3,32 persen. Jadi kita bisa melihat, sebetulnya instrumen kebijakan yang diberikan BPJS kesehatan terkait dengan perubahan kelas itu, digunakan sepenuhnya oleh masyarakat yang memang disesuaikan dengan membayarnya," ucap M Iqbal Annas, usai mengikuti Rapat Koordinasi JKN di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Annas Maruf mengatakan BPJS kesehatan senantiasa membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin turun kelas, agar program JKN bisa berjalan secara berkelanjutan.

Ia pun mendorong agar para peserta yang telah turun kelas dan akan berencana turun kelas, agar berkomitmen rutin membayar iuran setiap bulannya, sehingga pelayanan kesehatan terus bisa diakses oleh masyarakat.

"Yang ingin kita dorong adalah program JKN ini bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh masing-masing pihak. Kalau tidak mampu dan miskin dibayar oleh negara maka, dalam merubah kelas itu di dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka membayar dengan rutin, jadi program ini bisa berkelanjutan dan dapat diakses oleh masyarakat," ujar Iqbal.

"Total PBPU sekitar 30 jutaan ada di kelas I, II, dan III. Tidak terlalu banyak soal perubahan kelas ini," tambahnya.

Sebelumnya, rapat koordinasi antar Kementerian memutuskan bahwa iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan akan tetap naik, sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Hal itu, telah ditetapkan melalui pengumuman resmi dari Menko PMK Muhadjir Effendy dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Oleh : Resky Novianto
Editor: Agus Luqman

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Nagari

Back Next

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator Nagari untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Arsip Artikel

08 Januari 2019 | 56.367 Kali
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
31 Oktober 2017 | 54.933 Kali
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari
31 Oktober 2017 | 53.807 Kali
Gambaran Umum Kondisi Nagari
26 November 2019 | 53.802 Kali
Profil Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
09 April 2018 | 53.777 Kali
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
31 Oktober 2019 | 53.681 Kali
Struktur Organisasi
15 Januari 2019 | 53.639 Kali
Profil Perangkat Nagari

Agenda

Wilayah Nagari

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Smartdukcapil
cOVID 50 KOTA
KEMENDAGRI Kementrian Desa Menpan RB
Portal Kab.Lima Puluh Kota Kominfo Lima Puluh Kota BPS Kab.Lima Puluh Kota
Komisi Informasi BPJS Online Legusa Fest
OPENDESA OPENSID
nagari-news.com

Info Media Sosial

LOKASI KAYU KOLEK

Youtube Kayu Kolek

Komentar Terkini

Vidio Potensi Nagari

Poling Kepuasan Masyarakat

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.336
    Kemarin:1.358
    Total Pengunjung:829.150
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.205.93.2
    Browser:Tidak ditemukan