Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Artikel

BPJS Klaim Kenaikan Iuran Ideal, Kemenkeu Sebut Untungkan Masyarakat

01 November 2019 09:22:47 Pemerintahan Nagari KBR | Warita Desa

KBR|Warita Desa / Warta Nagari--

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim, kenaikan iuran BPJS sudah ideal.

Juru bicara BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf menyebut, iuran BPJS sebelumnya belum sesuai dengan besaran pengeluaran dari BPJS Kesehatan, sehingga harus dinaikkan sebesar 100 persen.

 

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS akan menutupi defisit BPJS kesehatan.

"Kalau diterbitkan Perpresnya, ya kan hitungannya pasti untuk menyelesaikan defisit kan begitu. Apa gunanya diterbitkan Perpres kalau tidak memberikan solusi. Ini prosesnya cukup lama, tidak sebulan dua bulan menyesuaikan iuran ini. Tetapi memang, meskipun perlu waktu gradualkan, kan gak tiba kan kita terima PBI hari ini langsung nutup semua, tidak. Tetapi 2020, kita mau bernafas lebih baik, sehingga mampu untuk membayar kewajiban BPJS Kesehatan. Kan begini, kalau hitungan secara matematisnya kan ada, kalau proyeksi kita di tahun 2020 sebetulnya surpluslah ya pembayaran kita," kata Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf kepada KBR, Rabu (30/10/2019).

Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS.

"BPJS Kesehatan akan memperbaiki sistem keuangan, sehingga permasalahan defisit takkan terulang setelah kenaikan iuran BPJS Kesehatan," katanya.

Selain itu, belum ada penindakan tegas terkait pendisiplinan penagihan iuran BPJS. Sehingga, BPJS Kesehatan hanya menagih pembayaran iuran kepada peserta BPJS Kesehatan.

Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf juga tak mengkhawatirkan kemungkinan peserta BPJS Kesehatan akan turun kelas, atau menunggak akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.

"Program JKN ini kan diatur, ini ada aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tidak bisa sembarangan BPJS kesehatan mengatur-ngatur tanpa ada rujukan regulasi di atasnya. Kalau sanksi atau yang lainkan, sebetulnya sudah diatur soal kalau dia belum mendaftar sebagai peserta di Januari 2019 akan terkena, ketika mengakses pelayanan publik yang lain," jelasnya.

 Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sanksi kepada para penunggak iuran BPJS Kesehatan, seperti penunggak takkan diberikan akses pelayanan kesehatan.

 

Kenaikan Iuran Untungkan Masyarakat

Sementara Kementerian Keuangan mengklaim kenaikan iuran kepesertaan semua kelas layanan BPJS Kesehatan hingga 100 persen, tetap menguntungkan masyarakat, dibandingkan produk asuransi kesehatan swasta.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, BPJS Kesehatan memberikan layanan yang lebih lengkap dengan murah dibanding swasta.

Menurutnya, masyarakat yang keberatan membayar iuran BPJS Kesehatan bisa mendaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah.

"Kalau masalah memberatkan, dikembalikan ke bayar berapa dapat benefit apa. Sekarang, yang kita dapatkan dari mengikuti BPJS adalah perlindungan kesehatan secara full. Sakit, full ditanggung. Ini jelas masyarakat mendapatkan manfaat. Bisa dibandingkan kalau kita ke asuransi swasta, bayar berapa?" kata Suahasil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia mengklaim, kenaikan iuran hingga 100 persen telah melewati penghitungan yang hati-hati.

Suahasil menyebut, kenaikan iuran tersebut juga masih tergolong murah jika dibanding dengan manfaat yang didapat masyarakat.

Sedangkan data BPJS Watch yang mencatat 2,5 juta masyarakat miskin di Indonesia tak masuk dalam Penerima Bantuan Iuran, Suahasil mengatakan, semua akan diurus oleh Kementerian Sosial.

"Kalau untuk pemerintah ya APBN itu membayari PBI.  Dengan tarif yang baru, kita akan menghitung, menganggarkan, dan membayar dengan tarif tersebut," pungkasnya.

Saat ini, Penerima Bantuan Iuran di Indonesia mencapai 98 juta orang.

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020.

Jokowi juga telah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken pada 24 Oktober 2019.

Berdasarkan salinan Perpres yang diterima KBR, kenaikan itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Kebijakan ini tak lepas dari kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang diperkirakan mengalami defisit mencapai Rp28 triliun.

 

Tarif iuran baru BPJS 

Berdasarkan aturan baru, tarif iuran peserta mandiri adalah sebagai berikut :

  1. Kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 / bulan,
  2. Kelas 2 dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 / bulandan
  3. Kelas 1 melonjak dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 / bulan.

 

Oleh : Lea Chitra
Editor: Kurniati Syahdan

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Artikel

25 Februari 2020 08:24:07
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN ANGGOTA PPS TAHUN 2020
24 Februari 2020 17:12:15
Pro-Kontra Pendidikan Tinggi Khusus untuk Warga Negara Berkebutuhan Khusus
24 Februari 2020 17:07:46
Setelah Hentikan 36 Kasus, KPK Bakal Evaluasi Penyelidikan 366 Kasus Lain
21 Februari 2020 14:20:50
APBN Januari 2020 Defisit Rp 36,1 Triliyun
21 Februari 2020 08:56:01
Perbub Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu
20 Februari 2020 16:43:22
ICW : Pemerintah Kabupaten, Lembaga Terkorup Sepanjang 2019
20 Februari 2020 08:33:43
Penting : Himbauan Bawaslu Kecamatan Luak
16 Januari 2020 08:46:35
Luas Sawah Menyusut, Mentan Ancam Pidana Pelaku Alih Fungsi Lahan
18 Januari 2018 11:24:40
Jalan Silarak Putus Lagi...!!!
23 Maret 2018 09:31:22
Doa Hasan untuk Tetap Bersekolah Terkabul Bantuan dari Pembaca, Donasi dari Moscow Turut Mengalir
27 Mei 2019 10:04:49
BERBAGI ZAKAT MAL, Wali Nagari Bagikan 5 Ton Beras Kepada Masyarakat
02 September 2019 10:52:34
Lowongan Kerja : dibutuhkan tenaga pengajar di Yayasan Pendidikan Anak Nagari Darma Bakti Insani
04 Februari 2020 15:50:17
Pengumuman : Calon Panitia PAW Wali Nagari TJ.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang Tahun 2020
24 Desember 2018 14:30:23
HIMBAUAN - PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

Layanan E - LAPOR

    Silakan datang atau hubungi operator Nagari untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Aparatur Nagari

Agenda

Statistik Penduduk

LAKI-LAKI
2,715 Jiwa 
PEREMPUAN
2,745 Jiwa 

Sinergi Program

KEMENDAGRI Kementrian Desa Menpan RB
Portal Kab.Lima Puluh Kota Kominfo Lima Puluh Kota BPS Kab.Lima Puluh Kota
Komisi Informasi BPJS Online Legusa Fest
OPENDESA OPENSID
nagari-news.com KBR Prime

Info Media Sosial

LOKASI KAYU KOLEK

Youtube Kayu Kolek

Komentar Terkini

Vidio Potensi Nagari

Poling Kepuasan Masyarakat

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung