Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

Loading

Website Resmi Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	718
Kemarin	:	1.968
Total Pengunjung	:	5.680.989
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	10.4.1.3
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v202.11

Pemerintah Nagari

NOFRIZAL, S.Pd, NL.P

Kepala Desa

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Sekretaris Kepala Desa

NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Perencanaan

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Kesejahteraan

ARIF RAHMAN, A.Md

Kepala Seksi Pelayanan

HERMAN

Kepala Jorong Lakuak Dama

A. WAHID

Kepala Jorong Bukik Kanduang

FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

RIKO SATRIA

Kepala Jorong Padang Panjang

ZULHAM

Kepala Jorong Sikabu-kabu

Boy Eko Febrian

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

RENO SETIAWAN RAMADHAN, S.H

Staf Operator

Nagari	:	Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Kecamatan	:	Luak
Kabupaten	:	Lima Puluh Kota
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode Desa	:	1307042001
Kode Pos	:	26261
Alamat Kantor	:	Kampung Baru Jorong Padang Panjang

07527974179

tanjungharosikabu2pp@gmail.com

Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Motto Nagari :
Nagariku BerSeRi ( Berkarakter-Sejahtera-Mandiri )

LAYANAN MANDIRI NAGARI

Cuti Bersama

🎉 Selamat Memperingati Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H 🎉

Jumat, 20 Maret 2026

📅 Idul Fitri 1447 H (1 Syawal)
Sabtu, 21 Maret 2026

Info

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Nagari

Komentar Terbaru

Mella yanuarti

21 Desember 2022 13:35:57

semoga amanah...

Muhammad rizky pratama

20 Desember 2022 07:04:19

Semoga amanah...

Ayatul aini

10 September 2022 13:55:47

Bismillahirrohmanirrohim...

Ayatul aini

10 September 2022 13:53:47

Bismillahirrohmanirhorim...

Romi Inriyani

10 September 2022 04:13:01

Semoga bisa anggota BPS...

NENGSIH

09 September 2022 12:51:31

Semoga diterima...

Admin

31 Agustus 2022 07:08:36

Ibuk Lendrawati, silakan sampaikan kepada nagarinya buk. Karna kita bukan dari pemerintahan kelurahan...

Tika

30 Agustus 2022 02:48:10

Mohon bantuannya, apakah KUA dapat membantu mediasi dg niniak mamak. Tentang peraturan nikah sesuku?...

lendrawati

25 Agustus 2022 17:28:01

tolong lah BPK/IBU kenapa bantuan non tunai sya belum dapat...

lendrawati

25 Agustus 2022 17:27:35

tolong lah BPK/IBU kenapa bantuan non tunai sya belum dapat...

Konten Populer

79.101 Kali
Rancangan RPJM Nagari Sikabu-kabu Tj.Haro Pd.Panjang...

76.636 Kali
Strategi, Kebijakan & Program Nagari...

23.427 Kali
Musim menikah: Ini syarat-syarat mengurus NA...

17.889 Kali
DAFTAR NAMA PENERIMA DAN JENIS BANTUAN SOSIAL DINAGARI...

17.411 Kali
LAPORAN PPID NAGARI TAHUN 2018...

13.357 Kali
BPS akan melakukan Rekrutmen Petugas Regsosek (Registrasi...

13.047 Kali
PENERIMAAN CALON KORFAS DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN...

Kategori

Warta Nagari

21-01-2021 02:18:48

1.106 Kali

Herry Wanda

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Lima Puluh Kota, Diskominfo - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bidang Penegakan Hukum Perda AKB dan Pendisiplinan Penerapan Protokol Kesehatan melakukan apel gabungan TNI, Polri dan Satpol PP di halaman Polres Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh Kasat Shabara AKP R. ALMI guna pengecekan kesiapan petugas untuk melakukan operasi yustisi terhadap kegiatan yang menimbulkan kerumunan / keramaian dan tidak menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sabtu (16/01/2021).

Setelah melakukan apel, tim langsung meluncur ke wilayah Kecamatan Harau dan ditemukan objek lokasi keramaian pertama di jorong Padang Ambacang Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau. Objek pertama adalah sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta pernikahan dengan memasang tenda di halaman rumah untuk menampung tamu namun tidak menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2020, mengungkapkan bahwa pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) setiap warga masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya kerumunan.

"Berdasarkan aturan, maka kegiatan pesta pernikahan ini harus dihentikan dan tenda yang telah dipasang harus dibuka seketika" ucap Kabid Penegakan Hukum Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Bobby Irwanto, SE.

Sumber Foto : https://www.facebook.com/limapuluhkota.oke.7

Bapak "A" selaku pemilik acara/hajatan menerima perintah pembubaran kegiatan/acara dan bersedia melakukan pembukaan tenda. Sempat terjadi penolakan hingga terjadi perdebatan antara petugas dari Satgas Penanganan Covid-19 dengan pihak keluarga, namun dapat mereda. Setelah beberapa bagian tenda dibuka oleh pihak keluarga, Satgas Penanganan Covid-19 meninggalkan lokasi dan bergerak ke lokasi selanjutnya.

Objek lokasi kerumunan / keramaian kedua berada di Jorong Koto Panjaringan, Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau dalam bentuk pesta pernikahan. Sanksi yang diberikan terkait pelanggaran kegiatan yang tidak memiliki izin keramaian dan menimbulkan kerumunan, sehingga Satgas Penanganan Covid-19 membubarkan kerumunan dan meminta pemilik hajatan untuk membuka tenda yang telah terpasang seketika. Tanpa perdebatan, Bapak "I" beserta keluarga langsung membuka tenda yang telah terpasang dan petugas pun melanjutkan operasi ke lokasi berikutnya.

Objek lokasi terakhir masih berupa pesta pernikahan di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau. Setelah petugas menyampaikan aturan yang dilanggar dan pengenaan sanksi, Bapak "AY" berserta keluarga bersedia membuka tenda yang telah terpasang.

Selain pemberian sanksi berupa pembubaran keramaian dan pembongkaran tenda bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol Kesehatan, Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Satpol PP dan Perhubungan juga melakukan pendataan para pemilik acara/kegiatan yang terjaring pada operasi yustisi kali ini kedalam aplikasi Sistem Pelanggaran Peraturan Daerah (SIPELADA) sebagai bahan monitoring selanjutnya.(kominfo)

Sumber : https://www.facebook.com/limapuluhkota.oke.7