Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Artikel

Pedoman Pendataan dan Pengawasan Pembayaran Bantuan Tunai dari Pemerintah Daerah

03 Juni 2020 15:21:09  Pemerintahan Nagari  1.024 Kali Dibaca  Pemerintahan

Lima Puluh Kota, Warta Nagari-- Berdasarkan surat bupati Lima Puluh Kota yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 900/1174/BK-PB/V/2020, perihal Pedoman Pendataan dan Pengawasan Pembayaran Bantuan Tunai yang dibayarkan Pemerintah Daerah (Pemda).

Isi suratnya sebagai berikut :
Menindak lanjuti peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jaringan Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang terdampak akibat pandemi corona virus disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kot, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Ruang Lingkup :

Jaring pengamanan sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) terdiri atas :

  1. Pekerja dibidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
  2. Pekerja/penggarap di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap;
  3. Pekerja dibidang pariwisata;
  4. Pekerja dibidang transportasi
  5. Pekerja dibidang industri skala usaha mikro dan kecil;
  6. Pekerja yang terkena PHK yang legalitasnya melalui Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
  7. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
  8. Penduduk lanjut usia;
  9. Penduduk penyandang disabilitas; dan
  10. Penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, dan terinfeksi Covid-19.

 

II. Mekanisme Pendataan

  1. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari melakukan pendataaan masyarakat terdampak Covid-19.
  2. Keabsahan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Camat bersama Kapolsek dan Koramil setempat.
  3. Data sebagaimana dimaksut pada angka 2 disampaikan oleh camat ke Sekretariat Daerah untuk diteruskan kepada Tim Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi akibat covid-19.

 

III. Mekanisme Verifikasi 

  1. Tim penanganan Dampak sosial dan Ekonomi akibat covid-19 melakukan verifikasi dan validasi data yang meliputi : 1) Tidak sebagai penerima PKH dan program sembako termasuk perluasannya. 2) Tidak sebagai penerima bansos Tunai Kemensos, BLT Provinsi, BLT Dana Desa. 3) Tidak sebagai PNS, TNI, POLRI, Pensiunan, Pegawai BUMN/BUMD dan masyarakat yang dianggap mampu di wilayahnya.
  2. Hasil verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud angka 1 selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Beserta Anggota Tim.
  3. Berita acara sebagaimana angka 2 selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kecaamtan sebagai dasar penerbitan berita acara bersama antara Camat dan Muspika setempat.

 

IV. Mekanisme Penetapan

  1. Berita acara yang telah ditandatangani bersama antara camat dan Muspika setempat diserahkan ke Sekretariat Daerah melalui Tim Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Covid-19 yang selanjutnya sebagai dasar untuk diterbitkan menjadi Keputusan Bupati.
  2. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan secara bertahap sesuai Berita Acara yang telah disepakati Camat beserta Muspika Setempat.

Itulah informasi tentang mekanisme perihal Pedoman Pendataan dan Pengawasan Pembayaran Bantuan Tunai yang dibayarkan Pemerintah Daerah nantinya kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber Informasi : Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900/1174/BK-PB/V/2020
Publikasi : Ketik Ulang Oleh PPID Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang, Kec.Luak
Kategori Informasi : Berkala

Download Lampiran:
Surat Bupati Lima Puluh Kota No:900/117/BK-PB/V/2020 (29/05/2020)


Iva
21 Juni 2020 09:36:10
Kami bukan bagian1) Tidak sebagai penerima PKH dan program sembako termasuk perluasannya. 2) Tidak sebagai penerima bansos Tunai Kemensos, BLT Provinsi, BLT Dana Desa. 3) Tidak sebagai PNS, TNI, POLRI, Pensiunan, Pegawai,tp sampai hari ini tidak ada mndapat ,apapun dr nagri Sekian dr kami ,terima kasih

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


JADWAL SHOLAT & IMSAK

  • Imsak: Imsak:
    Subuh: Subuh:
    Terbit: Terbit:
    Dhuha: Dhuha:
    Dzuhur: Dzuhur:
    Ashar: Ashar:
    Maghrib: Maghrib:
    Isya: Isya:

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator Nagari untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Arsip Artikel

08 Januari 2019 | 14.433 Kali
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
31 Oktober 2017 | 13.010 Kali
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari
09 April 2018 | 11.921 Kali
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
26 Oktober 2018 | 11.822 Kali
Profil Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
31 Oktober 2017 | 11.815 Kali
Gambaran Umum Kondisi Nagari
31 Oktober 2017 | 11.737 Kali
Struktur Organisasi
15 Januari 2019 | 11.669 Kali
Profil Perangkat Nagari

Aparatur Nagari

Back Next

Statistik Penduduk

Sinergi Program

KEMENDAGRI Kementrian Desa Menpan RB
Portal Kab.Lima Puluh Kota Kominfo Lima Puluh Kota BPS Kab.Lima Puluh Kota
Komisi Informasi BPJS Online Legusa Fest
OPENDESA OPENSID
nagari-news.com KBR Prime

Info Media Sosial

LOKASI KAYU KOLEK

Youtube Kayu Kolek

Komentar Terkini

Vidio Potensi Nagari

Poling Kepuasan Masyarakat

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.122
    Kemarin:2.069
    Total Pengunjung:669.228
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.231.21.160
    Browser:Tidak ditemukan