call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com
10 Nov 2017 00:22:09 76.897 Kali
A. Pendahuluan
Pembangunan Nagari menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Pembangunan nagari itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Perencanaan pembangunan nagari sendiri adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nagari. Sementara nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan nagari adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya secara partisipatif, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasrana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial dalam jangka waktu tertentu.
Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) perencanaan pembangunan nagari terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengamanahkan RPJM Nagari harus memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten dan mengacu kepada RPJM Kabupaten.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat Visi dan Misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
Sehingga Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Nagari yang didalamnya memuat memuat Visi dan Misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang tertuang pada RPJMD Kabupaten yang akan dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) pada tiap tahun untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.
Dengan terpilih dan dilantiknya Wali Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang dengan masa bakti selama 6 tahun maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 6 (enam) tahun serta perwujudan amanat Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
Rancangan RPJM Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan telah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016−2021 yang terintegerasi pada RPJPD Kabupaten Limapuluh Kota 2005−2025.
Penyusunan RPJM Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang dilakukan dengan mengikut sertakan unsur masyarakat dan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari serta arah kebijakan dan prioritas program dan Kegiatan Kabupaten Limapuluh Kota yang telah diselaraskan dengan metode (1) melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota yang ada pada RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota 2016−2021, (2) melakukan pengkajian keadaan Nagari dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari melalui penyelarasan RPJM data Nagari, dan (3) melakukan penggalian gagasan masyarakat sehingga terangkum hasil rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan secara partisipatif.
B. Dasar Hukum
C. Hubungan Dokumen RPJM Nagari dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Hubungan RPJM Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat keterkaitannya dengan Dokumen Tata Ruang, RPJP sampai APBD, baik di level pusat, provinsi dan Kabupaten sendiri. Secara rinci dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
Keterkaitan RPJM Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang 2016–2021 dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
D. Sistematika Penyusunan
BAB I |
PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJM Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang. |
BAB II |
GAMBARAN UMUM KONDISI NAGARI Gambaran umum kondisi Nagari menjelaskan tentang kondisi Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang berupa informasi dianggap relevan dan penting untuk mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan Nagari, visi/misi kepala Nagari, dan kebutuhan perumusan strategi secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing Nagari. |
BAB III |
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan Nagari yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Nagari dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Nagari. |
BAB IV |
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun kedepan. |
BAB V |
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang untuk kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran. |
BAB VI |
Bab ini memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk kurun 6 (enam) tahun kedepan. |
BAB VII |
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan Nagari yang akan direncanakan. |
BAB VIII |
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Nagari. |
BAB IX |
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA NAGARI Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja Nagari Sikabu−kabu Tanjung Haro Padang Panjang dalam 6 (enam) tahun ke depan. |
BAB X |
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJM Nagari dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya. |
BAB XI |
PENUTUP |
E. Tujuan
Untuk Lebih Lengkapnya tentang Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Nagari Sikabu-kabu Tj.Haro Pd.Panjang, silakan klik link dokumen dibawah ini :
2. Estimasi Biaya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 - 2021
Sumber : RPJM Nagari Sikabu-kabu tj.haro pd.panjang 2016
Pengumuman Hasil Seleksi Bakal Calon Wali Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
date_range 09 Mei 2022 favorite 176 Kali
Yang begitu manis saat ramadhan di nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang
date_range 29 April 2022 favorite 36 Kali
Pengumuman Hasil Penelitiahan dan Klarifikasi Bakal Calon Wali Nagari Sitapa Tahun 2022
date_range 21 April 2022 favorite 25 Kali
7 orang anak muda energik terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari
date_range 15 April 2022 favorite 230 Kali
Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari
date_range 11 April 2022 favorite 76 Kali
PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN POLTEKIP & POLTEKIM KEMENKUMHAM 2022
date_range 10 April 2022 favorite 38 Kali
Tahun ke dua, pasa pabukoan jorong Padang Panjang
date_range 06 April 2022 favorite 201 Kali
Struktur Organisasi Serta Tugas dan FUngsi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)
date_range 08 Januari 2019 favorite 92.540 Kali
Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari
date_range 31 Oktober 2017 favorite 84.068 Kali
Gambaran Umum Kondisi Nagari
date_range 31 Oktober 2017 favorite 78.940 Kali
ALUR dan JENIS LAYANAN DI KANTOR WALI NAGARI
date_range 09 April 2018 favorite 78.690 Kali
Profil Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang
date_range 26 November 2019 favorite 77.714 Kali
Profil Perangkat Nagari
date_range 15 Januari 2019 favorite 77.406 Kali
Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang
date_range 31 Oktober 2019 favorite 77.387 Kali
Dowload Dokumentasi Imigrasi Agam Indurocs Seri V Kayu Kolek 2019
date_range 26 Agustus 2019 favorite 638 Kali
Pengumuman : Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Calon Staff Operator
date_range 09 Februari 2021 favorite 496 Kali
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019
date_range 10 Mei 2019 favorite 1.341 Kali
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Nagari Bulan Juni 2020
date_range 30 Juni 2020 favorite 397 Kali
HIMBAUAN : MASYARAKAT DIHIMBAU UNTUK IKUT BERGABUNG DALAM YAYASAN NAGARI
date_range 05 November 2018 favorite 816 Kali
Panduan pelaksanaan Idul Fitri di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang
date_range 12 Mei 2021 favorite 287 Kali
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNAND BERKUNJUNG KE NAGARI
date_range 05 April 2018 favorite 557 Kali
Hari ini | : | 1.095 |
Kemarin | : | 2.035 |
Total Pengunjung | : | 2.973.203 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.238.180.255 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran