rss_feed

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kampung Baru Jr.Padang Panjang
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 26261

call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com

  • NOFRIZAL

    Wali Nagari

  • HERRY WANDA

    Sekretaris Nagari

  • PINO YUANDA

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • NELDIA PUTRI

    Kaur Keuangan

  • DETY PURNAMA ROZA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • IPIT ENDANG PURNAMA

    Kasi Pemerintahan

  • MUHAMAD RIZKI

    Kasi Kesejahteraan

  • NILA SAFITRI

    Kasi Pelayanan

  • ISMAIL

    Kepala Jorong Sikabu-kabu

  • HERMAN

    Kepala Jorong Lakuak Dama

  • A. WAHID

    Kepala Jorong Bukik Kanduang

  • FAUZAN AZMI

    Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

  • ARIF RAHMAN

    Kepala Jorong Padang Panjang

  • RONI PUTRA

    Staff Operator

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
REGULASI TENTANG DESA/NAGARI

13 Des 2017 07:08:14 515 Kali

Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

UU No.6 Tahun 2014 tentang desa merupakan jawaban atas persoalan desentralisasi dan demokratisasi yang sudah didengung-dengungkan sejak UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU Otonomi daerah dengan spirit desentralisasinya ternyata belum dapat membawa desa kearah perubahan sosial yang lebih baik yang mana desa hanya sebagai obyek pembangunan dan bukan subyek pembangunan. 

UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. 

Desa hanya sebagai subordinat dari pemerintahan supra desa diatasnya. Sekarang telah terjadi pergeseran paradigm dari Membangun Desa menjadi Desa Membangun dimana UU Desa telah menempatkan desa sebagai subyek dalam pembangunan dengan diberikan pengakuan atas hak asal-usul dan adat istiadat serta diberikan secara total kewenangan local berskala desa.

Walaupun dalam proses perkembangannya yang baru masuk pada tahun kedua ini membutuhkan perangkat regulasi kebijakan sebagai alat agar implementasi UU Desa dapat berjalan sesuai dengan spirit Desa Membangun. Regulasi kebijakan saja tidak cukup, butuh proses pengawalan implementasi UU Desa dari tingkat pusat sampai tingkat Desa. Partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial sangat menentukan arah pembangunan desa/NAGARI. 

Semua Regulasi Desa, baik itu regulasi desa yang baru maupun regulasi lama dapat diuduh atau donwload di bawah ini :

 

A. UNDANG - UNDANG (UU)

  1. UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Download [KLIK DISINI]

 

B. PERATURAN PEMERINTAH

  1. PP No.43 Tahun 2014 Tentang UU Desa. Download [KLIK DISINI]
  2. PP No.47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas PP No.43 Tahun 2014 Tentang UU Desa. Download [KLIK DISINI]
  3. PP No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN. Download [KLIK DISINI]
  4. PP No.8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Download [KLIK DISINI]

 

C. PERATURAN MENTRI DESA (PERMENDESA)

  1. Permendesa No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa. Download [KLIK DISINI]
  2. Permendesa No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Download [KLIK DISINI]
  3. Permendesa No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Download [KLIK DISINI]
  4. Permendesa No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Download [KLIK DISINI]
  5. Permendesa No.5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Download [KLIK DISINI]
  6. Permendesa No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Download [KLIK DISINI]
  7. Indeks Data Membangun. Download [KLIK DISINI]

 

D. PERATURAN MENTRI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI)

  1. Permendagri No.111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Download [KLIK DISINI]
  2. Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Download[KLIK DISINI]
  3. Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Download [KLIK DISINI]
  4. Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Download [KLIK DISINI]
  5. Permendagri No.81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Download [KLIK DISINI]
  6. Permendagri No.82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Download [KLIK DISINI]
  7. Permendagri No.83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Download [KLIK DISINI]
  8. Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa. Download [KLIK DISINI]
  9. Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Download [KLIK DISINI]

 

E. KEPUTUSAN TIGA MENTERI (SKB TIGA MENTERI)

  1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/SJ Nomor 959/KMK.07/2015 49 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa. Download [KLIK DISINI]

 

F. PERATURAN MENTERI KEUANGAN

  1. Peraturan Menteri Keuangan No.93 / PMK.07 / 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Download [KLIK DISINI]
  2. Peraturan Menteri Keuangan No.247 / PMK.07 / 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Download [KLIK DISINI]
  3. Peraturan Menteri Keuangan No.49 / PMK.07 / 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Download [KLIK DISINI]

 

G. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

  1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Download [KLIK DISINI]

 

 

 

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Nagari

folder Arsip Artikel


map Wilayah Nagari

assessment Statistik Nagari

insert_photo Album Galeri

reorder Vidio Potensi Nagari

reorder LOKASI KAYU KOLEK

message Komentar Terkini

  • person Lusia Sitanggang

    date_range 10 Januari 2022 04:08:13

    Saya ingin bergabung di PT Philips yang bapak/ ibu pimpin [...]
  • person Riska

    date_range 28 Desember 2021 14:51:23

    Kami di sini kadang mrasa dirugikan krna bri link tmpat [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:55:18

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:54:40

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]
  • person Syaema

    date_range 14 Desember 2021 04:53:38

    Maaf, apa bisa jika saya meminta file pdf KK di smart [...]
  • person Maigha isda helvina

    date_range 06 Desember 2021 05:26:09

    Mau urus surat pindah. Tapi katanya saya sudah tidak [...]
  • person Maulika Kharisma

    date_range 10 November 2021 13:20:12

    Selamat malam bapak/ibu..saya ingin bertanya apakah [...]
  • person Cerani wanata

    date_range 06 Oktober 2021 09:49:09

    Cek kk nik udah terdaftar apa belum2x3 [...]
  • person Habil hakim

    date_range 30 September 2021 20:01:24

    Saya mau ambil paket b buk jadi biaya gimana buk? [...]
  • person FITRI ARIANI

    date_range 25 Agustus 2021 06:46:02

    Saya sangat2 berharap agar bisa mendapatkan beasiswa [...]

reorder Poling Kepuasan Masyarakat

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:1.038
Kemarin:4.344
Total Pengunjung:2.636.554
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:75.101.211.110
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,549,663,738 | Rp. 1,963,239,149
78.93 %
BELANJA
Rp. 1,332,301,300 | Rp. 2,237,531,330
59.54 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 274,292,181
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 8,070,000 | Rp. 9,000,000
89.67 %
Dana Desa
Rp. 921,303,200 | Rp. 1,088,629,000
84.63 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 24,000,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 613,927,640 | Rp. 838,110,149
73.25 %
Bunga Bank
Rp. 6,362,898 | Rp. 3,500,000
181.8 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 565,482,186 | Rp. 797,999,229
70.86 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 429,815,514 | Rp. 815,984,709
52.67 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 42,935,400 | Rp. 166,160,300
25.84 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 27,779,700 | Rp. 137,157,680
20.25 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 266,288,500 | Rp. 320,229,412
83.16 %