rss_feed

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kampung Baru Jr.Padang Panjang
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 26261

call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com

  • NOFRIZAL

    Wali Nagari

  • HERRY WANDA

    Sekretaris Nagari

  • PINO YUANDA

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • NELDIA PUTRI

    Kaur Keuangan

  • DETY PURNAMA ROZA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • IPIT ENDANG PURNAMA

    Kasi Pemerintahan

  • MUHAMAD RIZKI

    Kasi Kesejahteraan

  • NILA SAFITRI

    Kasi Pelayanan

  • ISMAIL

    Kepala Jorong Sikabu-kabu

  • HERMAN

    Kepala Jorong Lakuak Dama

  • A. WAHID

    Kepala Jorong Bukik Kanduang

  • FAUZAN AZMI

    Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

  • ARIF RAHMAN

    Kepala Jorong Padang Panjang

  • RONI PUTRA

    Staff Operator

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Perpres tentang rincian anggaran 2022: kemungkinan akan konsekuensinya

14 Des 2021 08:48:27 426 Kali

Warta Nagari -- Pada akhir november lalu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022 yang telah ditandatangani oleh Presiden.

Alih-alih berpihak kepada rakyat, Perpres tersebut dinilai sangat mencederai kepentingan rakyat. Karenanya, tidak sedikit para kepala desa dan juga para legislator memprotes Perpres baru tersebut.

Salah satu yang menjadi amatan kritis para Kepala Desa dan para wakil rakyat itu adalah apa yang tertuang dalam pasal 5 poin 4. Antara lain: pertama, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen). Kedua, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 2O% (dua puluh persen). Ketiga, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen). Dan keempat, program sektor prioritas lainnya.

Kenapa kemudian perpres ini diprotes, dan apa kemungkinan konsekuensinya?

Pertama, perpres ini tentu mengatur sistim penganggaran desa untuk tahun 2022. Sementara, desa-desa telah melakukan serangkaian tahapan untuk menuju penetapan penganggaran desa atau RKP. Di dalam RKP yang sudah disepakati oleh desa tersebut tentu juga berdasarkan kehendak masyarakat (musdes). Jika kemudian perpres ini diterapkan, tentu akan bersinggungan langsung dengan harapan-harapan, serta kebutuhan-kebutahan masyarakat yang telah disusun dalam musrenbang.

Kedua, jika persentase dalam pasal 5 poi n 4 tersebut dijumlahkan. Maka akan dapat angka persentase sebanyak 68%. Maka, yang menjadi kewenangan desa tentu tinggal 32%. Artinya, 32% inilah kemudian yang akan mengakomodir program prioritas serta juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam belanja desa.

Konsekuensi dari 2 poin di atas adalah pemerintah desa, mau tidak mau, suka tidak suka, kembali harus me-recofusing hitung-hitungan perencanaan penganggaran tahun 2022. Atau bisa juga melakukan musyawarah pembangunan kembali bersama masyarakat desa. Akibatnya, tentu tidak semua aspirasi-aspirasi masyarakat bisa diakomodir oleh dana desa.

Lampiran :

 

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Nagari

folder Arsip Artikel


map Wilayah Nagari

assessment Statistik Nagari

insert_photo Album Galeri

reorder Vidio Potensi Nagari

reorder LOKASI KAYU KOLEK

message Komentar Terkini

  • person Lusia Sitanggang

    date_range 10 Januari 2022 04:08:13

    Saya ingin bergabung di PT Philips yang bapak/ ibu pimpin [...]
  • person Riska

    date_range 28 Desember 2021 14:51:23

    Kami di sini kadang mrasa dirugikan krna bri link tmpat [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:55:18

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:54:40

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]
  • person Syaema

    date_range 14 Desember 2021 04:53:38

    Maaf, apa bisa jika saya meminta file pdf KK di smart [...]
  • person Maigha isda helvina

    date_range 06 Desember 2021 05:26:09

    Mau urus surat pindah. Tapi katanya saya sudah tidak [...]
  • person Maulika Kharisma

    date_range 10 November 2021 13:20:12

    Selamat malam bapak/ibu..saya ingin bertanya apakah [...]
  • person Cerani wanata

    date_range 06 Oktober 2021 09:49:09

    Cek kk nik udah terdaftar apa belum2x3 [...]
  • person Habil hakim

    date_range 30 September 2021 20:01:24

    Saya mau ambil paket b buk jadi biaya gimana buk? [...]
  • person FITRI ARIANI

    date_range 25 Agustus 2021 06:46:02

    Saya sangat2 berharap agar bisa mendapatkan beasiswa [...]

reorder Poling Kepuasan Masyarakat

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:884
Kemarin:4.344
Total Pengunjung:2.636.400
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:75.101.211.110
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,549,663,738 | Rp. 1,963,239,149
78.93 %
BELANJA
Rp. 1,332,301,300 | Rp. 2,237,531,330
59.54 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 274,292,181
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 8,070,000 | Rp. 9,000,000
89.67 %
Dana Desa
Rp. 921,303,200 | Rp. 1,088,629,000
84.63 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 24,000,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 613,927,640 | Rp. 838,110,149
73.25 %
Bunga Bank
Rp. 6,362,898 | Rp. 3,500,000
181.8 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 565,482,186 | Rp. 797,999,229
70.86 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 429,815,514 | Rp. 815,984,709
52.67 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 42,935,400 | Rp. 166,160,300
25.84 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 27,779,700 | Rp. 137,157,680
20.25 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 266,288,500 | Rp. 320,229,412
83.16 %