Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

Loading

Website Resmi Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	307
Kemarin	:	1.866
Total Pengunjung	:	5.656.474
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	10.4.1.3
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v202.11

Pemerintah Nagari

NOFRIZAL, S.Pd, NL.P

Kepala Desa

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Sekretaris Kepala Desa

NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Perencanaan

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Kesejahteraan

ARIF RAHMAN, A.Md

Kepala Seksi Pelayanan

HERMAN

Kepala Jorong Lakuak Dama

A. WAHID

Kepala Jorong Bukik Kanduang

FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

RIKO SATRIA

Kepala Jorong Padang Panjang

ZULHAM

Kepala Jorong Sikabu-kabu

Boy Eko Febrian

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

RENO SETIAWAN RAMADHAN, S.H

Staf Operator

Nagari	:	Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Kecamatan	:	Luak
Kabupaten	:	Lima Puluh Kota
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode Desa	:	1307042001
Kode Pos	:	26261
Alamat Kantor	:	Kampung Baru Jorong Padang Panjang

07527974179

tanjungharosikabu2pp@gmail.com

Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Motto Nagari :
Nagariku BerSeRi ( Berkarakter-Sejahtera-Mandiri )

LAYANAN MANDIRI NAGARI

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

Hari
Jam
Menit
Detik

Info

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Nagari

Komentar Terbaru

Mella yanuarti

21 Desember 2022 13:35:57

semoga amanah...

Muhammad rizky pratama

20 Desember 2022 07:04:19

Semoga amanah...

Ayatul aini

10 September 2022 13:55:47

Bismillahirrohmanirrohim...

Ayatul aini

10 September 2022 13:53:47

Bismillahirrohmanirhorim...

Romi Inriyani

10 September 2022 04:13:01

Semoga bisa anggota BPS...

NENGSIH

09 September 2022 12:51:31

Semoga diterima...

Admin

31 Agustus 2022 07:08:36

Ibuk Lendrawati, silakan sampaikan kepada nagarinya buk. Karna kita bukan dari pemerintahan kelurahan...

Tika

30 Agustus 2022 02:48:10

Mohon bantuannya, apakah KUA dapat membantu mediasi dg niniak mamak. Tentang peraturan nikah sesuku?...

lendrawati

25 Agustus 2022 17:28:01

tolong lah BPK/IBU kenapa bantuan non tunai sya belum dapat...

lendrawati

25 Agustus 2022 17:27:35

tolong lah BPK/IBU kenapa bantuan non tunai sya belum dapat...

Konten Populer

79.076 Kali
Rancangan RPJM Nagari Sikabu-kabu Tj.Haro Pd.Panjang...

76.613 Kali
Strategi, Kebijakan & Program Nagari...

23.393 Kali
Musim menikah: Ini syarat-syarat mengurus NA...

17.853 Kali
DAFTAR NAMA PENERIMA DAN JENIS BANTUAN SOSIAL DINAGARI...

17.374 Kali
LAPORAN PPID NAGARI TAHUN 2018...

13.325 Kali
BPS akan melakukan Rekrutmen Petugas Regsosek (Registrasi...

13.018 Kali
PENERIMAAN CALON KORFAS DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN...

Kategori

APBD Kabupaten

14-12-2021 08:48:27

1.495 Kali

Herry Wanda

Warta Nagari -- Pada akhir november lalu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 tahun 2021 tentang rincian APBN 2022 yang telah ditandatangani oleh Presiden.

Alih-alih berpihak kepada rakyat, Perpres tersebut dinilai sangat mencederai kepentingan rakyat. Karenanya, tidak sedikit para kepala desa dan juga para legislator memprotes Perpres baru tersebut.

Salah satu yang menjadi amatan kritis para Kepala Desa dan para wakil rakyat itu adalah apa yang tertuang dalam pasal 5 poin 4. Antara lain: pertama, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen). Kedua, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 2O% (dua puluh persen). Ketiga, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen). Dan keempat, program sektor prioritas lainnya.

Kenapa kemudian perpres ini diprotes, dan apa kemungkinan konsekuensinya?

Pertama, perpres ini tentu mengatur sistim penganggaran desa untuk tahun 2022. Sementara, desa-desa telah melakukan serangkaian tahapan untuk menuju penetapan penganggaran desa atau RKP. Di dalam RKP yang sudah disepakati oleh desa tersebut tentu juga berdasarkan kehendak masyarakat (musdes). Jika kemudian perpres ini diterapkan, tentu akan bersinggungan langsung dengan harapan-harapan, serta kebutuhan-kebutahan masyarakat yang telah disusun dalam musrenbang.

Kedua, jika persentase dalam pasal 5 poi n 4 tersebut dijumlahkan. Maka akan dapat angka persentase sebanyak 68%. Maka, yang menjadi kewenangan desa tentu tinggal 32%. Artinya, 32% inilah kemudian yang akan mengakomodir program prioritas serta juga aspirasi-aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam belanja desa.

Konsekuensi dari 2 poin di atas adalah pemerintah desa, mau tidak mau, suka tidak suka, kembali harus me-recofusing hitung-hitungan perencanaan penganggaran tahun 2022. Atau bisa juga melakukan musyawarah pembangunan kembali bersama masyarakat desa. Akibatnya, tentu tidak semua aspirasi-aspirasi masyarakat bisa diakomodir oleh dana desa.

Lampiran :