Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

Loading

Website Resmi Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	178
Kemarin	:	2.012
Total Pengunjung	:	5.684.532
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	10.4.1.3
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v202.11

Pemerintah Nagari

NOFRIZAL, S.Pd, NL.P

Kepala Desa

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Sekretaris Kepala Desa

NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Perencanaan

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Kesejahteraan

ARIF RAHMAN, A.Md

Kepala Seksi Pelayanan

HERMAN

Kepala Jorong Lakuak Dama

A. WAHID

Kepala Jorong Bukik Kanduang

FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

RIKO SATRIA

Kepala Jorong Padang Panjang

ZULHAM

Kepala Jorong Sikabu-kabu

Boy Eko Febrian

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

RENO SETIAWAN RAMADHAN, S.H

Staf Operator

Nagari	:	Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Kecamatan	:	Luak
Kabupaten	:	Lima Puluh Kota
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode Desa	:	1307042001
Kode Pos	:	26261
Alamat Kantor	:	Kampung Baru Jorong Padang Panjang

07527974179

tanjungharosikabu2pp@gmail.com

Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Motto Nagari :
Nagariku BerSeRi ( Berkarakter-Sejahtera-Mandiri )

LAYANAN MANDIRI NAGARI

Hari Libur Nasional

🎉 Selamat Memperingati Idul Fitri 1447 H (2 Syawal) 🎉

Minggu, 22 Maret 2026

📅 Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H
Senin, 23 Maret 2026

Info

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Nagari

Komentar Terbaru

Mella yanuarti

21 Desember 2022 13:35:57

semoga amanah...

Muhammad rizky pratama

20 Desember 2022 07:04:19

Semoga amanah...

Ayatul aini

10 September 2022 13:55:47

Bismillahirrohmanirrohim...

Ayatul aini

10 September 2022 13:53:47

Bismillahirrohmanirhorim...

Romi Inriyani

10 September 2022 04:13:01

Semoga bisa anggota BPS...

NENGSIH

09 September 2022 12:51:31

Semoga diterima...

Admin

31 Agustus 2022 07:08:36

Ibuk Lendrawati, silakan sampaikan kepada nagarinya buk. Karna kita bukan dari pemerintahan kelurahan...

Tika

30 Agustus 2022 02:48:10

Mohon bantuannya, apakah KUA dapat membantu mediasi dg niniak mamak. Tentang peraturan nikah sesuku?...

lendrawati

25 Agustus 2022 17:28:01

tolong lah BPK/IBU kenapa bantuan non tunai sya belum dapat...

lendrawati

25 Agustus 2022 17:27:35

tolong lah BPK/IBU kenapa bantuan non tunai sya belum dapat...

Konten Populer

79.105 Kali
Rancangan RPJM Nagari Sikabu-kabu Tj.Haro Pd.Panjang...

76.643 Kali
Strategi, Kebijakan & Program Nagari...

23.433 Kali
Musim menikah: Ini syarat-syarat mengurus NA...

17.899 Kali
DAFTAR NAMA PENERIMA DAN JENIS BANTUAN SOSIAL DINAGARI...

17.418 Kali
LAPORAN PPID NAGARI TAHUN 2018...

13.364 Kali
BPS akan melakukan Rekrutmen Petugas Regsosek (Registrasi...

13.054 Kali
PENERIMAAN CALON KORFAS DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN...

Kategori

Pengumuman

31-10-2023 14:23:08

918 Kali

Herry Wanda

SE Bupati Lima Puluh Kota -- Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota menerbitkan Surat Edaran Nomor 140/1039/DPMDN-LK/X/2023 tentang Larangan dan Sanksi hukum bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang terlibat politk praktis dan kampanye.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024 yaitu Pemilihan Preseden (PILPRES) dan Pemilihan Legislatif (PILEG) maupun Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawatan (Bamus) Nagari dilarang ikut serta dalam politik praktis dan kampanye untuk memenangkan Partai Politik (PARPOL), calon, Pasangan Calon (Paslon) sebafai peserta pemilu dan Pilkada.

Dasar hukum pelarangan tersebut diataranya Undang-undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa pada pasal 29 huruf (g & j), pasal 51 huruf (g dan J) dan pasal 64 huruf (h). Slanjutnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Pemilu) pada pasal 280 ayat (2) huruf (h, i dan J) dan ayat 3 ayat (2), kemudian pada pasal 282. Seterusnya berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

untuk lngkap nya terlampir dibawah ini :

Lampiran File
SE Bupati Lima Puluh Kota Tentang Larangan Pemerintahan Nagari ikut serta Politik Praktis dan Kampanye