Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

Loading

Website Resmi Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	2.448
Kemarin	:	2.278
Total Pengunjung	:	5.960.337
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	10.4.1.3
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v207.17

Pemerintah Nagari

NOFRIZAL, S.Pd, NL.P

Wali Nagari

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Sekretaris Nagari

NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Perencanaan

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Kesejahteraan

ARIF RAHMAN, A.Md

Kepala Seksi Pelayanan

HERMAN

Kepala Jorong Lakuak Dama

A. WAHID

Kepala Jorong Bukik Kanduang

FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

RIKO SATRIA

Kepala Jorong Padang Panjang

ZULHAM

Kepala Jorong Sikabu-kabu

Boy Eko Febrian

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

RENO SETIAWAN RAMADHAN, S.H

Staf Operator

Nagari	:	Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Kecamatan	:	Luak
Kabupaten	:	Lima Puluh Kota
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode Desa	:	1307042001
Kode Pos	:	26261
Alamat Kantor	:	Kampung Baru Jorong Padang Panjang

07527974179

tanjungharosikabu2pp@gmail.com

Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Motto Nagari :
BERSERI

LAYANAN MANDIRI NAGARI

Info

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Nagari

SE Bupati Lima Puluh Kota Tentang Larangan dan Sanksi Hukum Bagi Pemerintahan Nagari Yang Terlibat Politik Praktis

Pengumuman

31-10-2023 14:23:08

1.108 Kali

Herry

SE Bupati Lima Puluh Kota -- Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota menerbitkan Surat Edaran Nomor 140/1039/DPMDN-LK/X/2023 tentang Larangan dan Sanksi hukum bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) yang terlibat politk praktis dan kampanye.

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024 yaitu Pemilihan Preseden (PILPRES) dan Pemilihan Legislatif (PILEG) maupun Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawatan (Bamus) Nagari dilarang ikut serta dalam politik praktis dan kampanye untuk memenangkan Partai Politik (PARPOL), calon, Pasangan Calon (Paslon) sebafai peserta pemilu dan Pilkada.

Dasar hukum pelarangan tersebut diataranya Undang-undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa pada pasal 29 huruf (g & j), pasal 51 huruf (g dan J) dan pasal 64 huruf (h). Slanjutnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Pemilu) pada pasal 280 ayat (2) huruf (h, i dan J) dan ayat 3 ayat (2), kemudian pada pasal 282. Seterusnya berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

untuk lngkap nya terlampir dibawah ini :

Lampiran File
SE Bupati Lima Puluh Kota Tentang Larangan Pemerintahan Nagari ikut serta Politik Praktis dan Kampanye