rss_feed

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kampung Baru Jr.Padang Panjang
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 26261

call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Pedoman Pendataan dan Pengawasan Pembayaran Bantuan Tunai dari Pemerintah Daerah

date_range 03 Jun 2020 08:21:09 favorite 1.183 Kali

Lima Puluh Kota, Warta Nagari-- Berdasarkan surat bupati Lima Puluh Kota yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 900/1174/BK-PB/V/2020, perihal Pedoman Pendataan dan Pengawasan Pembayaran Bantuan Tunai yang dibayarkan Pemerintah Daerah (Pemda).

Isi suratnya sebagai berikut :
Menindak lanjuti peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jaringan Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang terdampak akibat pandemi corona virus disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kot, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Ruang Lingkup :

Jaring pengamanan sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) terdiri atas :

  1. Pekerja dibidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
  2. Pekerja/penggarap di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap;
  3. Pekerja dibidang pariwisata;
  4. Pekerja dibidang transportasi
  5. Pekerja dibidang industri skala usaha mikro dan kecil;
  6. Pekerja yang terkena PHK yang legalitasnya melalui Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
  7. Penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
  8. Penduduk lanjut usia;
  9. Penduduk penyandang disabilitas; dan
  10. Penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, dan terinfeksi Covid-19.

 

II. Mekanisme Pendataan

  1. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari melakukan pendataaan masyarakat terdampak Covid-19.
  2. Keabsahan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Camat bersama Kapolsek dan Koramil setempat.
  3. Data sebagaimana dimaksut pada angka 2 disampaikan oleh camat ke Sekretariat Daerah untuk diteruskan kepada Tim Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi akibat covid-19.

 

III. Mekanisme Verifikasi 

  1. Tim penanganan Dampak sosial dan Ekonomi akibat covid-19 melakukan verifikasi dan validasi data yang meliputi : 1) Tidak sebagai penerima PKH dan program sembako termasuk perluasannya. 2) Tidak sebagai penerima bansos Tunai Kemensos, BLT Provinsi, BLT Dana Desa. 3) Tidak sebagai PNS, TNI, POLRI, Pensiunan, Pegawai BUMN/BUMD dan masyarakat yang dianggap mampu di wilayahnya.
  2. Hasil verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud angka 1 selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim Beserta Anggota Tim.
  3. Berita acara sebagaimana angka 2 selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kecaamtan sebagai dasar penerbitan berita acara bersama antara Camat dan Muspika setempat.

 

IV. Mekanisme Penetapan

  1. Berita acara yang telah ditandatangani bersama antara camat dan Muspika setempat diserahkan ke Sekretariat Daerah melalui Tim Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Covid-19 yang selanjutnya sebagai dasar untuk diterbitkan menjadi Keputusan Bupati.
  2. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan secara bertahap sesuai Berita Acara yang telah disepakati Camat beserta Muspika Setempat.

Itulah informasi tentang mekanisme perihal Pedoman Pendataan dan Pengawasan Pembayaran Bantuan Tunai yang dibayarkan Pemerintah Daerah nantinya kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber Informasi : Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor 900/1174/BK-PB/V/2020
Publikasi : Ketik Ulang Oleh PPID Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang, Kec.Luak
Kategori Informasi : Berkala

Surat Bupati Lima Puluh Kota No:900/117/BK-PB/V/2020 (29/05/2020)

766.99 KB
cloud_download Download
business
Komentar

Pada artikel ini

  • person
    Iva

    21 Juni 2020 02:36:10

    Kami bukan bagian1) Tidak sebagai penerima PKH dan program sembako termasuk perluasannya. 2) Tidak sebagai penerima bansos Tunai Kemensos, BLT Provinsi, BLT Dana Desa. 3) Tidak sebagai PNS, TNI, POLRI, Pensiunan, Pegawai,tp sampai hari ini tidak ada mndapat ,apapun dr nagri Sekian dr kami ,terima kasih
business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

  [Ganti]  

account_circle Aparatur Nagari

folder Arsip Artikel


map Wilayah Nagari

assessment Statistik Nagari

insert_photo Galeri Foto

reorder Vidio Potensi Nagari

reorder LOKASI KAYU KOLEK

message Komentar Terkini

  • person admin

    date_range 02 Mei 2021 05:35:57

    Kode Pos 26261
  • person Irvan

    date_range 26 April 2021 20:39:51

    Berapa kode pos tabek anduang
  • person Demila trisya putri

    date_range 17 April 2021 08:31:08

    Saya harap bisa mendapatkan beasisswa agar saya bisa sekolah
  • person Khairul syahry

    date_range 31 Maret 2021 00:54:37

    Cara menjadi kader desq
  • person Erniyanti

    date_range 23 Maret 2021 18:12:45

    Pkh
  • person BEREMEN FAISAL OMPUSUNGGU

    date_range 08 Maret 2021 04:52:52

    Saya ingin bekerja di pt philips pak buk...
  • person BEREMEN FAISAL OMPUSUNGGU

    date_range 08 Maret 2021 04:37:12

    Saya ingin berkerja di pt philips
  • person PPID Nagari

    date_range 08 Februari 2021 01:55:13

    Pak Taufik.. Ini sudah pengumuman lama, untuk pengumuman pendaftaran baru blum dibuka. Terkait pengumuman tersebut diatas, bisa langsung ditanyak ke intansi bersangkutan, kami cuma menyampaikan informasi. terimakasih
  • person Taufik

    date_range 05 Februari 2021 08:03:26

    Pendaftaran dan perekrutan pendamping kok berdasarkan pada KKN, klau bukan yg baea orang dalam (propinsi/kabupaten) bakal gak bisa masuk pendaftaran bahkan ada campur tangan pemimpin daerah ... Cara2 seperti ini ternyata masih dipakai lagi direzim ini , Tau2 info pendaftaran ternyata sudah ada yg menempati pekerjaan tsb. Bahkan mulai verlap wilayah .... Proses perekrutan nya gimana ??? yg tdk punya pengalaman sama sekali, bisa masuk berkat rekom propinsi ... Negara mau jadi apa klau caranya begini , ingat " jika suatu pekerjaan dipegang oleh yg bukan ahlinya tunggu kehancurannya" ... Mohon dikaji ulang personel program BSPS 2021 ... Wilayah Jawa timur , kushusnya MADIUN
  • person Suwandi

    date_range 29 Januari 2021 16:16:17

    Rekrutmen untuk wilayah Riau Tahun 2021 Sudah ada info??? Tenaga fasilitator Lapangan

reorder Poling Kepuasan Masyarakat

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:1.504
Kemarin:5.261
Total Pengunjung:1.377.522
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.234.245.72
Browser:Tidak ditemukan
  • NOFRIZAL

    Kepala Nagari

  • HERRY WANDA

    Sekretaris Nagari

  • PINO YUANDA

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • NELDIA PUTRI

    Kaur Keuangan

  • DETY PURNAMA ROZA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • IPIT ENDANG PURNAMA

    Kasi Pemerintahan

  • MUHAMAD RIZKI

    Kasi Kesejahteraan

  • NILA SAFITRI

    Kasi Pelayanan

  • ALFITRA SALAM

    Kepala Jorong Sikabu-kabu

  • HERMAN

    Kepala Jorong Lakuak Dama

  • A. WAHID

    Kepala Jorong Bukik Kanduang

  • FAUZAN AZMI

    Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

  • ARIF RAHMAN

    Kepala Jorong Padang Panjang

  • RONI PUTRA

    Staff Operator

settings Pengaturan Layar

insert_chart
APBDes 2020 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2,150,890,175 | Rp. 2,136,959,700
100.65 %
BELANJA
Rp. 2,099,139,629 | Rp. 2,359,501,335
88.97 %
PEMBIAYAAN
Rp. 222,541,635 | Rp. 222,541,635
100 %
insert_chart
APBDes 2020 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Nagari
Rp. 252,415,000 | Rp. 252,415,000
100 %
Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
Rp. 6,669,264 | Rp. 6,500,000
102.6 %
Dana Desa
Rp. 1,023,381,000 | Rp. 1,023,381,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 29,684,248 | Rp. 23,000,000
129.06 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 830,163,700 | Rp. 830,163,700
100 %
Bunga Bank
Rp. 8,576,963 | Rp. 1,500,000
571.8 %
insert_chart
APBDes 2020 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Rp. 650,312,682 | Rp. 713,466,350
91.15 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Rp. 753,397,459 | Rp. 852,944,424
88.33 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 36,763,300 | Rp. 119,876,564
30.67 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 7,081,600 | Rp. 8,200,000
86.36 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI
Rp. 651,584,588 | Rp. 665,013,997
97.98 %