Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat

Loading

Website Resmi Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	1.808
Kemarin	:	1.823
Total Pengunjung	:	5.938.354
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	10.4.1.3
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v207.17

Pemerintah Nagari

NOFRIZAL, S.Pd, NL.P

Wali Nagari

HERRY WANDA, A.Md.Kom

Sekretaris Nagari

NELDIA PUTRI, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan

RONI PUTRA, S.Sn

Kepala Urusan Perencanaan

DETY PURNAMA ROZA, S.Kom

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

NILA SAFITRI, A.Md

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMAD RIZKI, S.Pd.I

Kepala Seksi Kesejahteraan

ARIF RAHMAN, A.Md

Kepala Seksi Pelayanan

HERMAN

Kepala Jorong Lakuak Dama

A. WAHID

Kepala Jorong Bukik Kanduang

FAUZAN HAZMI

Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

RIKO SATRIA

Kepala Jorong Padang Panjang

ZULHAM

Kepala Jorong Sikabu-kabu

Boy Eko Febrian

Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

RENO SETIAWAN RAMADHAN, S.H

Staf Operator

Nagari	:	Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang
Kecamatan	:	Luak
Kabupaten	:	Lima Puluh Kota
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode Desa	:	1307042001
Kode Pos	:	26261
Alamat Kantor	:	Kampung Baru Jorong Padang Panjang

07527974179

tanjungharosikabu2pp@gmail.com

Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang

Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat

Motto Nagari :
BERSERI

LAYANAN MANDIRI NAGARI

Info

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Nagari

Tuntutan Aksi Demontrasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan aksi demonstrasi jilid ketiga di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta, pada hari ini, Rabu, 25 Januari 2023. Massa menyuarakan tiga tuntutan.

Massa yang diklaim berjumlah sekitar 44 ribu orang itu berkumpul di depan gedung DPR. Para demontrator tersebut menuntut kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan penerbitan Nomor Induk Perangkat Daerah (NIPD).

Selain tiga tuntutan utama tersebut, mereka juga menolak usulan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) yang menyatakan masa jabatan perangkat desa akan dibuat sama seperti masa jabatan Kepala Desa dalam revisi Undang-Undang Desa.

Sebelumnya aksi serupa juga terjadi pada Selasa (17/1/2023) lalu menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun setiap periode berubah menjadi 9 tahun. Usulan ini disampaikan kepada DPR agar merubah rumusan undang-undang sebelumnya.

Seorang orator menyatakan mereka meminta agar pasal soal masa jabatan perangkat desa tak diubah, tetap 60 tahun seperti undang-undang saat ini. Orator tersebut juga menyatakan usulan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)) itu akan merugikan para perangkat desa karena nantinya akan bebas diganti-ganti.

Perwakilan massa ikut menyampaikan status kepegawaian perangkat desa merupakan bagian janji politik Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, hingga saat ini mereka belum juga mendapatkan Nomor Induk Perangkat Desa meskipun telah didesak setiap tahun.

Pada Juni tahun lalu, Jokowi juga sempat melontarkan janji akan meningkatkan pendapatan perangkat desa hingga setara dengan Aparat Sipil Negara (ASN) golongan II A.