rss_feed

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kampung Baru Jr.Padang Panjang
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 26261

call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com

  • NOFRIZAL

    Wali Nagari

  • HERRY WANDA

    Sekretaris Nagari

  • PINO YUANDA

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • NELDIA PUTRI

    Kaur Keuangan

  • DETY PURNAMA ROZA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • IPIT ENDANG PURNAMA

    Kasi Pemerintahan

  • MUHAMAD RIZKI

    Kasi Kesejahteraan

  • NILA SAFITRI

    Kasi Pelayanan

  • ISMAIL

    Kepala Jorong Sikabu-kabu

  • HERMAN

    Kepala Jorong Lakuak Dama

  • A. WAHID

    Kepala Jorong Bukik Kanduang

  • FAUZAN AZMI

    Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

  • ARIF RAHMAN

    Kepala Jorong Padang Panjang

  • RONI PUTRA

    Staff Operator

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Menanggapi Pertanyaan Masyarakat Terkait Penebangan Hutan Pinus di Kawasan Tanah Ulayat

25 Feb 2021 02:06:29 388 Kali

"Gajah Biaso Tadorong, Harimau Biaso Talompek"

Pemerintah Nagari -- Terhitung sejak dilantiknya wali nagari, salah satu prioritas masalah yang menjadi Prioritas adalah penebangan hutan Pinus di Kawasan Tanah Ulayat Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat atau anak kemenakan. Informasi ini kami buat, atas nama pemerintah nagari adalah sebagai jawaban dari pertanyaan pertanyaan masyarakat terhadap pemerintah nagari dan tentang kejelasan sikap niniak mamak.

Sebagaimana sebelumnya wali nagari telah menerima dan membaca dari hasil keputusan musyawarah niniak mamak pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021. Namun dari hasil kesepakatan Musyawarah kerapatan adat nagari (KAN) tersebut belum dapat diproses dan menghentikan hal tersebut diatas.

Maka oleh sebab itu, kami selaku wali nagari yang baru dilantik melakukan penjajakan ulang. Langkah pertama yang kami lakukan an. pemerintah nagari adalah mencoba turun ke lapangan dan menampung aspirasi. Dari lapangan kami mencoba mencatat apa yang menjadi keluhan anak kemenakan kepada niniak mamak.


Wali Nagari Turun ke lapangan dan menampung aspirasi masyarakat terkait penebangan hutan pinus. (di Jorong Lakuak Dama)


Wali Nagari Turun ke lapangan dan menampung aspirasi masyarakat terkait penebangan hutan pinus. (di Polak Godang, Tj.Haro Selatan)


Wali Nagari Turun ke lapangan dan menampung aspirasi masyarakat terkait penebangan hutan pinus.(di Padang Loweh Jorong Tj.Haro Selatan)

 

Salah satu nya adalah, "tentang kejelasan status masyarakat yang mengolah dan menggarap tanah Ulayat secara umum dan yang menggarap lahan yang ada di hutan Pinus secara khusus. Di samping ada permintaan permintaan lain yang artinya mereka sengaja melakukan penebangan sebagai bentuk protes terhadap rasa tidak puas akan kinerja yang sudah sudah".

Aspirasi dari sebagian masyarakat / anak kemenakan ini langsung kami sampaikan kepada niniak mamak yang merasa punya beban moral untuk menyelesaikan persoalan anak kemenakan ini.

Hari rabu (24/02), Nofrizal Wali Nagari "MENDAMPINGI" niniak mamak yang mewakili KAN untuk berkoordinasi dan meminta arahan / petunjuk dari POLRES Payakumbuh. Atas nama pemerintah nagari, KAMI MENGHIMBAU, KEPADA SELURUH MASYARAKAT UNTUK SAMA SAMA MENAHAN DIRI.


Wali Nagari "MENDAMPINGI" niniak mamak yang mewakili KAN untuk berkoordinasi dan meminta arahan / petunjuk dari POLRES Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil koordinasi, keputusan yang telah dibuat belum dapat ditindak lanjuti, dan harus melengkapi dokumen pernyataan dari Kelembagaan adat resmi di nagari yaitu KAN terkait status dan lokasi yang dimaksut.

Untuk permasalahan sengketa tanah ulayat tidak bisa hanya pemerintah nagari, karna berdasarkan peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya. Pada pasal 1 ayat (8) Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

Terjadinya sengketa tanah ulayat, maka penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut yaitu pada pasal 12 :

  1. Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak batanggo turun' dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian;
  2. Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;
  3. Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi Hakim dalam mengambil keputusan.

Kita berharap niniak mamak selaku pemegang hak tertinggi tanah Ulayat, dapat duduk bersama masyarakat / anak kemenakan sehingga dapatlah titik terang permasalahan ini.

dan Pemerintahan nagari sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya siap menjalankan keputusan yang ditetapkan.

Akhirnya, mari kita sama sama berdoa yang terbaik untuk nagari kita.

"Elok Nagari Dek Pangulu, Rami Tapian Dek Nan Mudo"

 

#PPIDNagari
Informasi Publik Nagari Hak Anda Untuk Tahu

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

folder Arsip Artikel


account_circle Aparatur Nagari

map Wilayah Nagari

assessment Statistik Nagari

insert_photo Album Galeri

reorder Vidio Potensi Nagari

reorder LOKASI KAYU KOLEK

message Komentar Terkini

  • person M.fauzul rahman

    date_range 10 Mei 2022 05:52:39

    Kmaren bulan 11 saya mengurus surat pindah ke kota [...]
  • person Admin

    date_range 09 April 2022 16:23:42

    Silakan saja hubungi nomor kampus yang tertera disana [...]
  • person Jodi pratama

    date_range 07 April 2022 16:29:47

    Saya ingin mendaftar di kampus universitas Tamansiswa Padang [...]
  • person MIFTAHUL FIKRI

    date_range 09 Maret 2022 01:51:12

    Saya fikri,ingin mendaftar jadi KPPSN. [...]
  • person Lusia Sitanggang

    date_range 10 Januari 2022 04:08:13

    Saya ingin bergabung di PT Philips yang bapak/ ibu pimpin [...]
  • person Riska

    date_range 28 Desember 2021 14:51:23

    Kami di sini kadang mrasa dirugikan krna bri link tmpat [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:55:18

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:54:40

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]
  • person Syaema

    date_range 14 Desember 2021 04:53:38

    Maaf, apa bisa jika saya meminta file pdf KK di smart [...]
  • person Maigha isda helvina

    date_range 06 Desember 2021 05:26:09

    Mau urus surat pindah. Tapi katanya saya sudah tidak [...]

reorder Poling Kepuasan Masyarakat

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:1.085
Kemarin:2.035
Total Pengunjung:2.973.193
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.238.180.255
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,549,663,738 | Rp. 1,963,239,149
78.93 %
BELANJA
Rp. 1,332,301,300 | Rp. 2,237,531,330
59.54 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 274,292,181
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari
Rp. 8,070,000 | Rp. 9,000,000
89.67 %
Dana Desa
Rp. 921,303,200 | Rp. 1,088,629,000
84.63 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 24,000,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 613,927,640 | Rp. 838,110,149
73.25 %
Bunga Bank
Rp. 6,362,898 | Rp. 3,500,000
181.8 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 565,482,186 | Rp. 797,999,229
70.86 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 429,815,514 | Rp. 815,984,709
52.67 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 42,935,400 | Rp. 166,160,300
25.84 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 27,779,700 | Rp. 137,157,680
20.25 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 266,288,500 | Rp. 320,229,412
83.16 %