rss_feed

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kampung Baru Jr.Padang Panjang
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 26261

call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com

  • NOFRIZAL

    Wali Nagari

  • HERRY WANDA

    Sekretaris Nagari

    Belum Rekam Kehadiran
  • PINO YUANDA

    Kaur Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran
  • NELDIA PUTRI

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • DETY PURNAMA ROZA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Hadir di Kantor Nagari
  • IPIT ENDANG PURNAMA

    Kasi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMAD RIZKI

    Kasi Kesejahteraan

    Hadir di Kantor Nagari
  • NILA SAFITRI

    Kasi Pelayanan

    Hadir di Kantor Nagari
  • ISMAIL

    Kepala Jorong Sikabu-kabu

    Hadir di Kantor Nagari
  • HERMAN

    Kepala Jorong Lakuak Dama

    Hadir di Kantor Nagari
  • A. WAHID

    Kepala Jorong Bukik Kanduang

    Hadir di Kantor Nagari
  • FAUZAN HAZMI

    Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

    Hadir di Kantor Nagari
  • BOY EKO FEBRIAN

    Kepala Jorong Tanjung Haro Utara

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARIF RAHMAN

    Kepala Jorong Padang Panjang

    Hadir di Kantor Nagari
  • RONI PUTRA

    Staff Operator

    Hadir di Kantor Nagari

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Mengenal apa itu RPJM Nagari?

04 Ags 2022 12:13:37 36 Kali

Warta Nagari -- Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Juli lalu, Walinagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang terpilih, Nofrizal, S.Pd telah dilantik oleh Bupati Lima Puluh kota. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan bahwa sebelum menginjak 3 bulan pertama, Walinagari terpilih haruslah menyusun apa yang dinamakan dengan RPJM Nagari.

Bagi pemerintah, tentu RPJM Nagari ini begitu penting adanya. Karenanya, ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum penetapannya. Di antaranya :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, beserta perubahannya.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
  6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari.

Namun, apa sebenarnya RPJM Nagari yang begitu penting ini?

RPJM nagari adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah pemerintah nagari. Jika dibaca secara ilmu pemerintahan, RPJM Nagari memuat visi misi Walinagari dan apa yang akan dikerjakannya selama memimpin nagarinya. Dalam RPJM Nagari ini terdapat arah kebijakan pembangunan Nagari, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bakal dilakukan pemerintah desa.

Secara sederhana, RPJM Nagari ini berisi semacam dokumen penting pemerintah nagari yang berisi poin-poin rencana pembangunan selama masa pemerintahannya. Poin-poin tersebut merupakan pengembangan dari apa yang menjadi visi dan misi Walinagari terpilih. Selain itu, RPJM nagari ini juga memuat apa yang menjadi aspirasi-aspirasi masyarakat yang dipimpinnya, juga aspirasi-aspirasi lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di nagari.

Kata kuncinya tentu adalah partisipasi serta keterlibatan masyarakat. Karena keterlibatan dan partisipasi masyarakatlah yang kemudian dijadikan titik tolak pemerintah nagari dan tim penyusun RPJM untuk menyusun dan RPJM nagari ke depannya.

Lalu, bagaimana pula mekanisme penyusunan RPJM ini?

Pertama, Walinagari membentuk tim penyusun RPJM Nagari. Kedua, Tim penyusun RPJM Desa Melakukan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota. Ketiga, mempertimbangkan kondisi objektif nagari dan keadaan nagari. Keempat, Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan nagari.  Kelima, Penyusunan Rancangan RPJM Nagari. Keenam, Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari. Ketujuh, Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari.

Untuk masyarakat nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, yang ingin berpartisipasi secara online, pemerintah nagari menyediakan semacam penggalian gagasan. Silahkan mengklil link di bawah ini dan bisa mengisi setiap pertanyaan yang diajukan. Nantinya, gagasan masyarakat yang diisi secara online ini bisa pula menjadi masukan untuk pemerintah nagari dalam penyusunan RPJM nagari.

Klik link ini : https://docs.google.com/forms/d/1SyHYQoYcpxIulJ6K_YcGJrDe2uPvMn2qlsDx1BHk5og/edit

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

assessment Statistik Nagari

folder Arsip Artikel


account_circle Aparatur Nagari

map Wilayah Nagari

Alamat : Kampung Baru Jr.Padang Panjang
Nagari : Tanjung Haro Sikabu - kabu Padang Panjang
Kecamatan : Luak
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26261
Telepon : 085246098111
Email : tanjungharosikabu2pp@gmail.com

insert_photo Album Galeri

reorder Vidio Potensi Nagari

reorder LOKASI KAYU KOLEK

message Komentar Terkini

  • person ferly zakaria

    date_range 11 Agustus 2022 12:02:37

    BRI link di tempat kami mencairkan sembako tidak sesuai [...]
  • person Laras Ramadhani

    date_range 11 Agustus 2022 04:49:53

    Ubah status KTP [...]
  • person Faomasi simanjuntak

    date_range 04 Juni 2022 02:13:37

    Kapan buka lowongan nya lagi bapak/ ibu? [...]
  • person M.fauzul rahman

    date_range 10 Mei 2022 05:52:39

    Kmaren bulan 11 saya mengurus surat pindah ke kota [...]
  • person Admin

    date_range 09 April 2022 16:23:42

    Silakan saja hubungi nomor kampus yang tertera disana [...]
  • person Jodi pratama

    date_range 07 April 2022 16:29:47

    Saya ingin mendaftar di kampus universitas Tamansiswa Padang [...]
  • person MIFTAHUL FIKRI

    date_range 09 Maret 2022 01:51:12

    Saya fikri,ingin mendaftar jadi KPPSN. [...]
  • person Lusia Sitanggang

    date_range 10 Januari 2022 04:08:13

    Saya ingin bergabung di PT Philips yang bapak/ ibu pimpin [...]
  • person Riska

    date_range 28 Desember 2021 14:51:23

    Kami di sini kadang mrasa dirugikan krna bri link tmpat [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:55:18

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]

reorder Poling Kepuasan Masyarakat

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:2.500
Kemarin:3.672
Total Pengunjung:3.248.901
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.208.126.232
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,549,663,738 | Rp. 1,963,239,149
78.93 %
BELANJA
Rp. 1,332,301,300 | Rp. 2,237,531,330
59.54 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -274,292,181
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 8,070,000 | Rp. 9,000,000
89.67 %
Dana Desa
Rp. 921,303,200 | Rp. 1,088,629,000
84.63 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 24,000,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 613,927,640 | Rp. 838,110,149
73.25 %
Bunga Bank
Rp. 6,362,898 | Rp. 3,500,000
181.8 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 565,482,186 | Rp. 797,999,229
70.86 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 429,815,514 | Rp. 815,984,709
52.67 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 42,935,400 | Rp. 166,160,300
25.84 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 27,779,700 | Rp. 137,157,680
20.25 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 266,288,500 | Rp. 320,229,412
83.16 %