Warta nagari--Pada kamis 10/03, bertempat di SMP 2 Luak, panitia penyelenggara pemilihan Walinagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang mengadakan tahapan lanjutan terkait pemilihan Walinagari. Yaitu tahapan sosialisasi tingkat nagari.

Pada sosialisasi tersebut tampak hadir tokoh masyarakat, pemuka agama, karang taruna, bundo kanduang, kader KB dan Yandu, dan juga segenap masyarakat. Tentu tahap sosialisasi ini sangat penting. Sosialisasi ini tentu menjadi semacam strategi awal bagaimana kemudian informasi-informasi terkait pilwana bisa sampai di masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Zulfahmi selaku ketua panita menyampaikan bahwa hingga 20 hari pelaksanaan tahapan pemilihan Walinagari ini, belum terlihatnya antusiasme masyarakat untuk mengikuti pamilihan. Sementara di nagari lain, bahkan sudah bermunculan setidaknya 10 sampai 15 calon. Sementara di nagari kita bahkan embrio-embrio kemunculannya bahkan belum terasa.

"Keraguan kita jelas, jika nanti tidak ada calon yang bermunculan bahkan setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran, tentu pemilihan di nagari kita diundur hingga tahun 2024. Dan untuk posisi Walinagari ini akan diisi dari kecamatan. Nah, apakah kita mau nagari kita nanti akan dipimpin oleh orang lain," sebut Zulfahmi.

Hal senada juga disampaikan oleh Walinagari Nofrizal. Bahwa yang menjadi pekerjaan rumah selama ini memanglah soal partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Padahal, momen demokratis tersebut merupakan kesempatan besar atas peluang-peluang terutama dalam hal pembangunan.

"Saya kira sangat disayangkan sekali jika kita tidak punya perwakilan di posisi-posisi strategis. Baik itu di nagari, maupun di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Di kabupaten misalnya. Tentu ini sangat berpengaruh kepada pembangunan-pembangunan ke depannya di nagari kita. Kenapa ini terjadi, ya karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti proses demokrasi." ungkap Walinagari.

Sementara ketua BAMUS nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang juga menyigi persoalan tersebut. Bahkan menurutnya, ada 2 hal lain yang mungkin bisa menjadi faktor penghambat proses demokrasi terutama pemilihan Walinagari tersebut. Selain soal teknis non teknis di atas, bencana alam, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah covid.

"Untuk soal partisipasi masyarakat, barangkali kita punya ujung tombak yang cukup berpengaruh. Kita punya kader Yandu serta kader KB yang barangkali hampir setiap hari bersentuhan dengan masyarakat. Kita juga punya majelis jumat sebagai ruang berkumpulnya masyarakat satu kali seminggu," harap Eka.

Selain sosialisasi tentang pemilihan, pada kesempatan itu juga ditetapkan Daftar Pemilih Sementara 9DPS). Daftar pemilih sementara ini telah divalidasi dari beberapa sumber. Yaitu yang bersumber dari Dukcapil, KPU, serta juga paltform openSID. Dari sumber ini, didapatlah sekitar 4.033 suara.

"Daftar pemilih sementara ini nantinya akan kita sebar di masyarakat. Melalui kepala-kepala jorong nantinya akan diterima laporan jika ada diantara masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih. Baik itu yang baru pindah, yang belum mengurus KK terbaru, ataupun yang terhitung umurnya sudah termasuk dalam daftar wajib pilih. Setelahnya baru kita tetapkan jumlah daftar pemilih tetap, yang akan menjadi pemilih tetap untuk pemilihan Walinagari periode 2022-2028 ini," tutup Wanda Sekretaris Nagari.

Pada akhirnya, semua pihak berharap melalui sosialisasi ini bisa menjadi corong kita bersama bagaimana kemudian informasi-informasi terkait pemilihan bisa sampai kepda masyarakat. Dan tidak hanya itu, bagaimana pula kemudian parstisipasi serta antusiasme masyarakat bisa mencuat.