rss_feed

Nagari Tanjung Haro Sikabu - Kabu Padang Panjang

Kampung Baru Jr.Padang Panjang
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos 26261

call 085246098111| mail_outline tanjungharosikabu2pp@gmail.com

  • NOFRIZAL

    Wali Nagari

  • HERRY WANDA

    Sekretaris Nagari

  • PINO YUANDA

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • NELDIA PUTRI

    Kaur Keuangan

  • DETY PURNAMA ROZA

    Kaur Tata Usaha dan Umum

  • IPIT ENDANG PURNAMA

    Kasi Pemerintahan

  • MUHAMAD RIZKI

    Kasi Kesejahteraan

  • NILA SAFITRI

    Kasi Pelayanan

  • ISMAIL

    Kepala Jorong Sikabu-kabu

  • HERMAN

    Kepala Jorong Lakuak Dama

  • A. WAHID

    Kepala Jorong Bukik Kanduang

  • FAUZAN AZMI

    Kepala Jorong Tanjung Haro Selatan

  • ARIF RAHMAN

    Kepala Jorong Padang Panjang

  • RONI PUTRA

    Staff Operator

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG BAHAN BAKAR SOLAR

04 Apr 2022 15:27:27 109 Kali

SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

Nomor: 915/PERDAG KOP UKM/III/2022

TENTANG

PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR TERTENTU (BT) JENIS MINYAK SOLAR BERSUBSIDI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

-Dasar

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Bahan Hakar Minyak
  2. Surat Edaran Gubernur SUmatera Barat Nomor 500/48/Perek-KE/2022 Tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tenentu (IBT) Jenis Minyak Solar bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat

 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan pendistribusian dan Harga Bahan Bakar Minyak dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 5348 Perek-KE/2022 Tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tenentu (JBT) Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan kecukupan kuota jenis Bahan Bakar Minyak Tements (JBT) yaitu Solar Bersubsidi, maka perlu dilakukan pengendalia pendistribusian JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Penyalur SPBU agar tepat sasaran dan sesuai dengan Peraturan serta ketentuan sebagai berikut:

  1. Optimalisasi pelaksanaan pengendalian dengan meningkatkan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan penertiban serta koordinasi dengan pihak Polres Lima Puluh Kota untuk pengamanan.
  2. Batas pembelian JBT minyak solar bersubsidi di penyalur SPBU adalah sebagai berikut:
  1. Kendaraan pribadi roda 4 paling banyak 40 liter/hari/kendaraan.
  2. Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 paling banyak 60 liter/hari/kendaran.
  3. Kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 125 liter/hari/kendaraan.
  1. Pendistribusian JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi mempedomani ketentuan yang dimuat pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Balan Bakar Minyak, sebagai berikut:
  1. Untuk usaha Mikro. Dalam hal ini usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Meliputi mesin-mesin atau perkakas yang bahan bakarnya menggunakan Solar, maka pembelian dilakukan dengan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang membidangi Usaha Mikro setelah dilakukan verifikasi.
  2. Usaha Perikanan. Usaha Perikanan yang menggunakan mesin pengerak dan mesin lainnya dengan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang membidangi perikanan setelah dilakukan verifikasi.
  3. Usaha Pertanian. Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian digunakan untuk bidang Pertanian, dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang membidangi setelah dilakukan verifikasi.
  4. Usaha Peternakan. Usaha Peternakan yang menggunakan mesin penggerak atau mesin lainnya, dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang membidangi setelah dilakukan verifikasi.
  5. Transportasi.
  • Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan usaha nomor kendaraaan berwarna hitam dengan tulisan putih.
  • Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 roda.
  • Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain, mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah.

       f. Pelayanan Umum

  • Panti asuhandan Panti Jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan rekomendas Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang membidanginya.
  • Rumah Sakit dan Puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan Rekomendaal dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lina Puluh Kota yang membidanginya

 

  1. Sebelum pengajuan surat rekomendasi Kepada Kepala Perangkat Daerah dilengkapi dengan Surat Rokmendasi dari Wali Nagari yang bersangkutan.
  2. Untuk memudahkan proses pengendalian pendistribusian, petugas SPBU harus melakukan pencatatan nomor polisi bagi setiap kendaraan bermotor yang membeli JBT Minyak Solar.
  3. Badan usaha dan /atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas kketentuan sebagaim dimaksud pada poin 2, dan 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  4. Pada saat Surat Edaran ini diterbitkan, maka Surat Edaran Bupati Nomor 370/ED-LPK/ 2011 Tanggal 10 Agustus 2011 dan Surat Tentang Pendistribusian Jenis BBM Tertentu/Solar bersubsidi dan jenis BBM Khusus penugasan/Bensin Ron 88 Tanggal 15 Maret 2021 dicabut dan dinyatukan tidak berlaku.

 

Demik danyakan um menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

 

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

folder Arsip Artikel


account_circle Aparatur Nagari

map Wilayah Nagari

assessment Statistik Nagari

insert_photo Album Galeri

reorder Vidio Potensi Nagari

reorder LOKASI KAYU KOLEK

message Komentar Terkini

  • person M.fauzul rahman

    date_range 10 Mei 2022 05:52:39

    Kmaren bulan 11 saya mengurus surat pindah ke kota [...]
  • person Admin

    date_range 09 April 2022 16:23:42

    Silakan saja hubungi nomor kampus yang tertera disana [...]
  • person Jodi pratama

    date_range 07 April 2022 16:29:47

    Saya ingin mendaftar di kampus universitas Tamansiswa Padang [...]
  • person MIFTAHUL FIKRI

    date_range 09 Maret 2022 01:51:12

    Saya fikri,ingin mendaftar jadi KPPSN. [...]
  • person Lusia Sitanggang

    date_range 10 Januari 2022 04:08:13

    Saya ingin bergabung di PT Philips yang bapak/ ibu pimpin [...]
  • person Riska

    date_range 28 Desember 2021 14:51:23

    Kami di sini kadang mrasa dirugikan krna bri link tmpat [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:55:18

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]
  • person Puja ramadhani

    date_range 24 Desember 2021 15:54:40

    Saya ingin melanjutkan pendidikan sayaa. Saya ingin [...]
  • person Syaema

    date_range 14 Desember 2021 04:53:38

    Maaf, apa bisa jika saya meminta file pdf KK di smart [...]
  • person Maigha isda helvina

    date_range 06 Desember 2021 05:26:09

    Mau urus surat pindah. Tapi katanya saya sudah tidak [...]

reorder Poling Kepuasan Masyarakat

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:1.111
Kemarin:2.035
Total Pengunjung:2.973.219
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.238.180.255
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 1,549,663,738 | Rp. 1,963,239,149
78.93 %
BELANJA
Rp. 1,332,301,300 | Rp. 2,237,531,330
59.54 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 274,292,181
0 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Nagari
Rp. 8,070,000 | Rp. 9,000,000
89.67 %
Dana Desa
Rp. 921,303,200 | Rp. 1,088,629,000
84.63 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 24,000,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 613,927,640 | Rp. 838,110,149
73.25 %
Bunga Bank
Rp. 6,362,898 | Rp. 3,500,000
181.8 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 565,482,186 | Rp. 797,999,229
70.86 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 429,815,514 | Rp. 815,984,709
52.67 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 42,935,400 | Rp. 166,160,300
25.84 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 27,779,700 | Rp. 137,157,680
20.25 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 266,288,500 | Rp. 320,229,412
83.16 %